JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan alotnya negosiasi pajak antara pemerintah dengan Google adalah hal yang tidak hanya terjadi di Indonesia.
"Di sini begitu, di Cina begitu, karena memang dunia maya, bagaimana caranya," ujar Jusuf Kalla kepada wartawan di kantor Wakil Preside RI. Jakarta Pusat, Jumat (23/12/2016).
Berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain yang belum memenuhi kewajibannya yang belum dibayar, Jusuf Kalla menyebut pemerintah tidak bisa memaksa Google untuk menghentikan operasinya di Indonesia.
Kata dia, banyak masyarakat yang bergantung dengan mesin pencari tersebut, termasuk para wartawan.
"Tapi kalau tidak ada Google, anda pasti marah-marah juga, tidak bisa cari tahu sesuatu juga," katanya degan nada bercanda.
Saat ini Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih terus menghitung berapa triliun rupiah kewajiban pajak Google.
Selain itu memprtimbangkan berapa besar toleransi yang bisa diberikan untuk Google.
Jusuf Kalla berharap negosiasi berjalan lancar, dan Google bisa memenuhi kewajibannya yang belum dipenuhi.
"Yang kita pakai bayar iklannya, iklannya dari Indonesia harus bayar," terangnya. "Jadi mudah-mudahan bisa selesai lah dengan baik," timpal dia lagi.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Google punya kewajiban yang belum dipenuhi, termasuk di antaranya bunga dari tunggakan pajak.
Namun angka pasti yang harus dibayar oleh Google hingga saat ini masih terus dihitung.
Perbedaan pendapat antara pemerintah dengan Google antara lain terjadi karena aturan soal bisnis dunia maya belum jelas betul mengatur soal pajak.
Namun di lain pihak aturan soal perpajakan mewajibkan semua entitas yang mengambil keuntungan dari Indonesia, harus membayarkan pajaknya.
Sumber : http://www.tribunnews.com/techno/2016/12/23/jusuf-kalla-berharap-google-akan-bayar-pajak
